Mendagri Sahkan Pergub APBA Tahun 2018, Totalnya Rp15,149 triliuan

0
148
Mendari Sahkan Dokumen APBA Tahun 2018
Mendari Sahkan Dokumen APBA Tahun 2018

GAGASANACEH.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengesahkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018.

Hal ini disampaikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam akun facebooknya, Rabu kemaren, (21/3/18). “Alhamdulillah APBA sudah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, hari ini tgl 21 Maret 2018. Ayo kita kawal bersama,” tulis Irwandi.

Mendagri telah menyetujui Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Aceh 2018 yang diajukan Pemerintah Aceh sebesar Rp 15,149 triliuan. Persetujuan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 903-618 Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2018.

Terkait dengan pengesahan APBA 2018 oleh Mendagri, secara terpisah, mantan Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar menyebutkan semua pihak harus ikut mengawal secara ketat agar APBA tersebut benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dan tidak perlu dipolemikkan lagi, .

“Kami secara kepartaian di SIRA ikut melihat dan mengkaji juga bahwa Pergub RAPBA kali ini bukan sekadar harus menjadi pilihan tetapi harus diperlakukan sebagai sebuah tanggung jawab eksekutif di bawah pimpinan gubernur. Lalu pelaksanaannya di lapangan otomatis harus menjadi tanggung jawab bersama eksekutif dan melibatkan tanggung jawab pengawasan legislatif serta publik secara ketat,” ujar Muhammad Nazar.

Ia menambahkan, semua komponen masyarakat termasuk partai politik baik lokal maupun nasional yang ada di Aceh harus selalu menyadari bahwa perputaran ekonomi di Aceh masih didominasi oleh sumber uang negara, bukan dari produktivitas industri, investasi swasta, perdagangan dan tidak dominan juga dari sumber perpajakan lokal. “Kita berharap agar ini menjadi pergub pertama dan terakhir untuk APBA. Tahun depan dan tahun-tahun berikutnya harus selalu diupayakan pada aturan ideal, yaitu kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif,” kata Ketua Umum DPP Partai SIRA.(*/SI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.