KPK Minta Aturan Soal Dana Desa Direvisi

0
348
ada sejumlah potensi masalah di kajian dana desa. Salah satunya terkait regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa.
Jubir KPK Febri Diansyah. MI/Rommy Pujianto

GAGASANACEH.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji dana desa yang digelontorkan pada 2015. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya ingin dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

“Alokasi Dana Desa tahun itu di PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) seingat saya ada Rp20 triliun alokasinya dan karenanya sangat besar maka kami berinisiatif melakukan kajian agar dana bisa tepat sasaran,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 6 November 2019.

Febri mengatakan ada sejumlah potensi masalah di kajian dana desa. Salah satunya terkait regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Baca juga: Generasi Muda Miliki Tiga Potensi Untuk Membangun Desa

Misalnya formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 yang dinilai Febri tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu dia menyoal pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari Alokasi Dana Desa.

“(Alokasi) yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 kurang berkeadilan,” tuturnya.

Masih terkait regulasi, Febri melihat potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut berimbas pada penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien.

“Laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi,” lanjutnya.

Febri menyebut rendahnya pengawasan dari pihak pemerintah, terutama Inspektorat Daerah juga berpengaruh. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh camat setempat juga tidak jelas.

Terakhir, potensi masalah timbul dari Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga pendamping yang berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan aparat desa.

Dari temuan tersebut, lembaga antirasuah merekomendasikan kepada badan dan kementerian terkait untuk merevisi atau membuat regulasi baru terkait pengawasan dana desa. Pasalnya Pemerndagri Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak lagi relevan.

“(Harapannya) pembenahan melakukan pengawasan juga karena sangat banyak dana desa yang harus diawasi dan alokasinya seperti apa,” pungkas dia.

Sumber: medcom.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.