BerandaNewsHRD: Kementerian PUPR Alokasikan 30 Miliar untuk Rehab Bendung Krueng Pase

HRD: Kementerian PUPR Alokasikan 30 Miliar untuk Rehab Bendung Krueng Pase

- Advertisement -

GAGASANACEH.COM ~ Bireuen, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Daerah Pemilihan Aceh II, H. Ruslan M Daud (HRD) melaksanakan kunjungan kerja ke Bendung Daerah Irigasi Krueng Pase di Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara, Sabtu 17 Oktober 2020.

Kunjungan tersebut didampingi oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I (BWS), Ir. Djaya Sukarno, M.Eng dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara, Edi Anwar, MT.

Dalam kunjungan tersebut, HRD menyampaikan bahwa dirinya sudah mengawal aspirasi rehab bending DI Krueng Pase dimaksud secara berkelanjutan baik secara lisan maupun tertulis.

“Dalam RDP terakhir tanggal 8 September 2020 saat pembahasan anggaran tahun 2021 dengan Dirjen Sumber Daya Air, saya sudah tegaskan bahwa penanganan kerusakaan Bendung DI Krueng Pase sudah sangat mendesak. Tidak bisa ditunda lagi,” ujar HRD.

Dalam jumpa persnya dengan awak media dan disaksikan oleh sejumlah tokoh masyarakat setempat, HRD menjelaskan bahwa Bendung Krueng Pase merupakan urat nadi bagi masyarakat di 9 Kecamatan di dalam Kabupaten Aceh Utara dan 1 Kecamatan di Kota Lhokseumawe.

“Ada 10 ribu hektar sawah yang mendapatkan distribusi air dari Bendung DI Krueng Pase. Puluhan ribu masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Apa jadinya kalau sampai masyarakat tidak bisa turun ke sawah karena tidak ada air yang diakibatkan dari robohnya Bendung Krueng Pase,” tegas HRD di depan media dan masyarakat yang melihat langsung kunjungan HRD tersebut.

Bupati Bireuen 2012-2017 tersebut menambahkan bahwa Bendung Kr. Pase sudah pernah jebol di tahun 2006. Saat itu, masyarakat tidak bisa turun ke sawah sampai 2 kali masa tanam. Estimasi kerugian material mencapai 400 miliar selama 2 kali cocok tanam. Dampaknya adalah masyarakat kehilangan sumber pendapatan.

“Nah saat itu, sempat ada perbaikan ringan. Tapi tidak ada kelanjutannya sampai sekarang, makanya kerusakannya makin parah. Seharusnya sudah ditangani secara komprehensif dari 5 tahun lalu,” sambung HRD.

Secara status, HRD melanjutkan bahwa Bendung tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Makanya saya sudah ingatkan berulang kali kepada Bapak Menteri PUPR dan Dirjen SDA supaya memprioritaskan penanganan Bendung Kr Pase di tahun 2021. Secara tertulis, kita juga sudah surati beberapa kali. Secara lisan, sudah saya sampaikan dalam beberapa RDP dan saat bertemu Pak Menteri. InsyaAllah ini akan ditangani di tahun 2021,” sambung HRD.

Merespons desakan HRD tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Djaya Sukarno menyampaikan bahwa aspirasi dimaksud sudah disampaikan ke Kementerian PUPR di Jakarta. Bahkan HRD juga meminta kepada BWS Aceh supaya dapat dilakukan penanganan darurat di tahun 2020 namun belum ada sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan sampai saat ini. Ia menambahkan bahwa tahun 2020 sudah dilakukan perencanaan teknis untuk rehab DI Krueng Pase.

“InsyaAllah tahun 2021 akan dilakukan penanganan fisiknya karena ini memang kewenangan nasional. Saya berharap kepada Pak Ruslan yang duduk di Komisi V dan bermitra dengan PUPR, tentu saja beliau punya wewenang untuk mengawal aspirasi ini,” terang Djaya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara, Edi Anwar, MT menyampaikan apresiasinya kepada HRD yang sudah memperjuangkan harapan masyarakat Aceh Utara untuk rehabilitasi Bendung DI Krueng Pase.

“Saya sangat senang ketika melihat Bapak Ruslan sangat serius menindaklanjuti aspirasi ini. Saya yakin dengan konsistensi dan kerja keras beliau, tahun 2021 akan ada anggaran untuk penanganan rehab Krueng Pase,” ujar Edi.

HRD menambahkan bahwa saat ini sudah ada alokasi sebesar 30 Miliar untuk penanganan Krueng Pase.

“Berdasarkan pembahasan anggaran tahun 2021 antara Kementerian PUPR dengan Komisi V, usulan ini sudah diakomodir oleh Kementerian. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sudah mengalokasikan 30 miliar di tahun 2021 untuk penanganan fisik DI Krueng Pase. Mohon doa masyarakat Aceh Utara supaya tidak ada perubahan lagi’ tutup HRD sembari mendorong kepada Kepala BWS Aceh supaya proyek ini dapat ditender sedini mungkin dalam rangka mencegah potensi resiko jebolnya bendung dimaksud sehingga tidak perlu lagi dipikirkan anggaran untuk penanganan darurat,” tutup HRD.

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.