BerandaNewsEkonomiGerbang Tani Minta Presiden Cabut PP Nomor 85 Tahun 2021

Gerbang Tani Minta Presiden Cabut PP Nomor 85 Tahun 2021

- Advertisement -

GAGASANACEH.COM – Terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang perikanan menuai protes banyak pihak karena memberatkan para nelayan dan pengusaha bidang perikanan.

Kenaikan BNBP yang mencapai 600 % tidak masuk akal dan sangat merugikan para nelayan dan pengusaha dibidang perikanan. Ini kebijakan pemerintah yang tidak pro nelayan,”sebut Ketua DPN Gerbang Tani Idham Arsyad.

Oleh karenanya, Gerbang Tani bersikap keras terhadap kebijakan yang tidak pro nelayan tersebut. Disaat pandemi dan kesusahan ekonomi seperti saat ini, keluarnya peraturan pemerintah tersebut sangat tidak tepat dan membebani nelayan di seluruh Indonesia.

“Ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik seperti sekarang ini, seharus pemerintah dan negara memberikan insetif kepada nelayan, bukan justru membebani rakyatnya dengan beban tarif PNBP yang sangat tinggi.

“Kami dari Gerbang Tani meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan nelayan agar PP No. 85 /2021 tersebut segera dicabut, karena akan membebani nasib nelayan. Kebijakan ini kami melihat, PNBP dari sektor kelautan tidak bertambah justru sebaliknya akan menurun. Karena roda ekonomi sektor perikanan akan terhambat,” ujar Ketua Umum DPN Gerbang Tani Idam Arsyad.

“Tatif Pungutan Hasil Perikanan ini memang tidak masuk akal sama sekali. Dimana disebutkan untuk alat tangkap jaring insang skala kecil yang awalnya hanya Rp. 260.950/tahun dengan Peraturan pemerintah yang baru mencapai Rp. 1.024.140/tahun.

Begitu pula dengan alat tangkap pancing cumi untuk skala kecil Rp.600.000/tahun menjadi Rp. 3.635.625/tahun. Perubahan tarif ini berlaku untuk alat tangkap yang tradisional sekalipun, seprti Bubu. Untuk skala besar awalnya sebesar Rp. 1.948.200/tahun menjadi Rp. 4.366.684/tahun” ujar Idham merincikan.

Karenanya DPN Gerbang Tani mengajak untuk terus menyuarakan keprihatinan dan kebijakan yang tidak tepat ini dengan seluruh jaringan gerbang tani dan nelayan di seluruh Indonesia, sehingga Presiden bisa mempertimbangkan untuk mencabut PP 85/2021.(*)

- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan

Must Read

- Advertisement -

Related News

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.