CSO Laksanakan Urun Rembug Desa

0
243

Forum CSO melaksanakan Urun Rembug Desa dengan tema “Menuju Desa Yang Damai, Inklusif dan Parsipatif.” Acara yang berlangsung di Ayana Hotel Jakarta Pusat ini di mulai tepat pada jam 10.00 WIB.

Acara ini diawali dengan sambutan dari Perwakilan 9 CSO yang mendampingi Desa di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan Bali. Dalam Sambutannya Ibu Ni Kadek Arlini menyampaikan tentang perkembangan program yang telah dilaksanakan bersama 9 CSO yang aktif mendampingi Desa di dua Kabupaten di atas.

Forum Civil Society Organizations (CSOs) Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tabanan adalah Forum bersama 9 CSO Lokal yang focus bekerja dalam ranah pembangunan desa yang damai, inklusif dan partisipatif. Didukung oleh Uni Eropa, Forum yang terdiri dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, Fitra Jatim, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, Jaringan Radio Komunitas Jawa Barat, Kunti Bhakti, Metamorfosis, Yayasan PEKA, REKAM dan Yayasan Satu Keadilan (YSK) telah bekerja bersama 54 kader yang tersebar di 18 desa di dua Kabupaten dalam Program DESA: “Penganggaran dan Perencanaan Desa Yang Responsif Gender” di mana CSO mendampingi para kader untuk memastikan akses, pelibatan dan partisipasi kelompok perempuan dan kelompok rentan terhadap proses perencanan pembangunan desa.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sugito, Perwakilan Komisi Uni Eropa Michel Geurts , Wasekjen DPN Gerbang Tani Faisal Ridha,S.Ag.,MM dan sejumlah tamu undangan lainnya dari berbagai Daerah di Indonesia.

Delegasi Uni Eropa Michel Geurts, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UU Desa harus dipuji, karena memberi kewenangan yang besar kepada Desa, namun masih perlu dikawal dan dipastikan apakah kewenangan yang besar itu dapat digunakan secara kolektif oleh seluruh masyarakat Desa/Gampong. Misalnya sejauh mana pelibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

“Sangat penting bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil, sehingga tidak ada kelompok yg merasa ditinggal,” kata Michel Geurts. “Ada 17 tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah terlibatnya kaum perempuan dan kelompok rentan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya bahagian dari penegakan HAM akan tetapi juga untuk mempercepat keberlanjutan pembangunan,” lanjut Perwakilan Uni Eropa itu.

Sementara Bapak Sugito mewakili Direktorat Jenderal Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dalam sambutannya menyatakan bahwa pembangunan desa harus menjadi subjek pembangunan. Terkait penanganan Konflik sosial yang sering terjadi dalam hampir setiap perencanaan pembangunan di Desa/Gampong telah dimasukkan dalam Permendesa No.16 Tahun 2018. Intinya pemerintah telah menciptakan kondisi hukum untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan Desa/Gampong.

“Sesuai dengan UU Desa No.6 tahun 2014 bahwa Pembangunan Desa harus dilaksanakan dengan kebersamaan, kegotoroyongan, kekeluargaan yang intinya dilakukan untuk mencapai perdamaian dan keadilan,” kata Sugito.

Faisal Ridha

Di tempat terpisah Wasekjen DPN Gerbang Tani meminta agar kegiatan seperti ini harus dikembangkan ke wilayah lainnya sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam mengawal implimentasi UU Desa. Gerbang Tani mengucapkan terimakasih kepada Uni Eropa yang telah berpartisipasi membantu mendorong partisipasi semua elemen menuju desa yang Damai, Inklusif dan Partisipatif. Dia berharap agar perempuan juga harus mempersiapkan kapasitasnya sehingga suaranya di dengar oleh pengambil kebijakan di semua tingkatan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.