Cari Keadilan, Petani Sumut Jalan Kaki ke Istana Negara

0
160
Demo Petani

GAGASANACEH.COM, SUMATERA UTARA – Untuk kesekian kalinya ruang hidup petani telah “dirampas,” petani tidak mendapatkan perlindungan dari Negara. Kondisi ini salah satunya dialami oleh para petani di Sumatera Utara.

Dalam rilis yang dikirimkan ke media ini, Sulaeman, koordinator aksi petani, mengatakan bahwa para petani dari Dusun Bekala Desa Simalingkar A dan Desa Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) menyampaikan bahwa mereka akan melakukan aksi jalan kaki dari Medan, Sumatera Utara menuju Istana Negara di Jakarta untuk mencari keadilan.

Menurut Sulaeman, aksi jalan kaki ini dilakukan karena pada areal lahan dan tempat tinggal yang telah mereka kelola dan tempati sejak tahun 1951 saat ini telah digusur paksa oleh korporasi plat merah bernama PTPN II.

Sulaeman menambahkan bahwa, para petani di sana telah mengantongi SK Landreform sejak tahun 1984 dan parahnya sebanyak 36 petani di Sei Mencirim yang ikut tergusur justru sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Luas area yang berkonflik antara petani yang tergabung dalam SPSB dengan PTPN II adalah seluas ± 854 Ha dan area petani yang tergabung STMB seluas ± 80 Ha.

Pada tahun 2017 petani yang menempati dan mengelola lahan/tanah sejak tahun 1951 dikejutkan dengan pemasangan plang oleh pihak PTPN II Deli Serdang yang tertulis Nomor Sertifikat Hak Guna Usaha No. 171/2009 di desa Simalingkar A. Selanjutnya pihak PTPN II dikawal oleh ribuan aparat TNI & POLRI menggusur/mengkoupasi lahan-lahan pertanian masyarakat dan menghancurkan seluruh tanaman yang ada didalamnya.

Hal tersebut sontak memicu perlawanan dari masyarakat desa Simalingkar A, Desa Duren Tunggal dan Desa Namo Bintang, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara hingga terjadi bentrokan antara masyarakat dengan aparat keamanan. Puluhan petani terluka dan puluhan petani lainnya ditahan di polsek hingga Polres dan dibawa ke kantor Zipur (KODIM).

“Sampai saat ini, sebanyak 3 orang petani yakni Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo dan Japetta Purba masih dikriminalisasi. Mereka ditangkap tanpa diberikan Surat Panggilan, tidak diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan terlebih dahulu dan juga tidak berdasarkan azas Praduga Tidak Bersalah,” kata Sulaeman.

Sulaeman menambahkan bahwa selama bertahun-tahun para petani di desa Simalingkar A dan Sei Mencirim telah berupaya untuk mengadukan nasib kepada Bupati Deli Serdang, DPRD tingkat II Kabupaten Deli Serdang, Badan Pertanahan Negara (BPN) Deli Serdang hingga DPRD Sumaera Utara dan Gubernur Sumatera Utara, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dan penyelesaian yang jelas dari pihak-pihak tersebut.

Di tengah pandemi Corona dampak dari penggusuran sungguh memberatkan para petani. Secara ekonomi mereka sudah lemah, tidak bisa bertani lagi, tidak bisa membayar biaya sekolah anak dan tempat tinggal hilang secara permanen.

Menurut Sulaeman, hal itulah yang kemudian melatari para petani melakukan aksi jalan kaki untuk mengadukan nasib mereka yang saat ini sedang ditindas oleh PTPN II kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dengan harapan agar negara hadir dan melalui tangan Bapak Jokowi Konflik Agraria di tempat di sana bisa segera terselesaikan.

Dalam rilis itu juga disebutkan bahwa mereka sepakat untuk tetap bertahan melakukan aksi di Jakarta dengan membangun tenda di sekitar Istana Negara Jakarta dan tidak pulang ke Medan kalau tuntutan mereka tidak segera terpenuhi.

Adapun tuntutan yang akan mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi adalah:

1. Negara harus hadir dan serius dalam penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia khususnya konflik antara petani Simalingkar A dan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN II;

2. Tanah harus diberikan untuk rakyat dengan melakukan redistribusi tanah sesuai Nawacita Presiden Jokowi untuk Reforma Agraria berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan mencapai kedaulatan pangan;

3. Menghentikan penggusuran terhadap areal pertanian dan pemukiman petani di Desa Simalingkar A dan Sei Mencirim;

4. Menghentikan kriminalisasi terhadap petani serta membebaskan Ardi Surbakti, Beni Karo-Karo dan Japetta Purba;

5. Menghentikan konspirasi jahat oknum penegak hukum dengan korporasi (PTPN II).

6. Memberantas Mafia Hukum.

“Baik Buruknya Penghidupan Rakyat Bergantung Pada Situasi Hak Milik Tanah,” tutup Sulaeman mengutip Moh. Hatta-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.