Aceh Carong Kritik Plt. Gubernur Aceh

0
581
Suryadi

Ketua Umum Yayasan Aceh Carong Meuadab Suryadi Djamil mempertanyakan sampai sejauh ini menjelang akhir tahun anggaran APBA 2019, apa yang telah dilakukan PLT Gubernur Aceh dalam upaya percepatan realisasi pembangunan di Aceh? Menurutnya secara realita tidak masuk akal penyebab penyerapan anggaran rendah, karena publik tahu bahwa pengesahan APBA 2019 dilaksanakan tepat waktu.

“Padahal masyarakat awam pun sangat mengerti bahwa perputaran ekonomi di Aceh sangat bergantung kepada APBA dan APBK karena sektor rill di Aceh belum tumbuh signifikan kearah posisitif,” tegas Suryadi yang selama ini memantau jalannya Pemerintah Aceh.

Sebagaimana diketahui bahwa Yayasan Aceh Carong Meuadab dibentuk dalam rangka mengawal jalannya program Aceh Carong dan Aceh Meuadab sebagai bagian dari 15 Program Aceh Hebat.

Di kuartal ketiga implementasi APBA 2019, Plt Gubernur Aceh kembali mengusulkan perubahan anggaran ke DPRA melalui APBA-P 2019. Ketua Umum Yayasan Aceh Carong Meuadab menilai ada yang janggal dengan kejadian ini, kenapa harus ditempuh jalur perubahan, karena sama-sama kita ketahui APBA 2019 disahkan tepat waktu yang seharusnya telah melalui perencanaan yang cukup matang.

Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa banyak persoalan yang dihadapi oleh SKPA dalam eksekusi anggaran, ditambah lagi adanya indikasi tekanan dari pihak-pihak di DPRA yang memperjuangkan pokir-pokir yang telah mereka usulkan masuk didalam APBA 2019. Hal yang paling krusial ketika mencuat isu akan adanya Silpa mencapai 2 T pada akhir tahun 2019 yang bersumber dari dana hibah yang ditempatkan di berbagai SKPA.

Ketua Umum Yayasan Aceh Carong Meuadab menilai Pemerintah Aceh sekarang seperti kehilangan arah yang sedang berada pada fase krisis kepemimpinan. Plt sendiri seperti sedang diterpa sindrom kehilangan fokus dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam tubuh Pemerintah Aceh. Keberadaan Penasehat Khusus (Pensus) yang ditempatkan disetiap SKPA ternyata tidak juga bisa membantu Plt Gubernur dalam menyelesaikan persoalan, apakah ini diakibatkan karena kompetensi tidak sesuai dengan bidang, ataukah karena kebanyakan Pensus berasal dari anggota keluarga pengurus partai yang dipimpin oleh Plt.

“Sangat miris memang ketika kita melihat progres penyerapan anggaran APBA 2019 masih sangat rendah, angka 36 persen sangat tidak menggembirakan apabila dibandingkan dengan target 45 persen diakhir bulan Agustus ini. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Dimana letak kesalahannya? Padahal kita tahu bahwa seluruh kepala SKPA dipilih melalui Fit and Proper Test sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing untuk menjalankan dan mengawal 15 program Aceh Hebat,” tegas Suryadi

Kini isu bombastis kembali mencuat akan adanya perombakan posisi eselon II dan eselon III. Berarti Plt Gubernur Aceh menilai bahwa sumber permasalahan dalam tubuh pemerintah Aceh adalah terkait dengan kapasitas kepala SKPA yang tidak mampu menjalankan program.

“Apakah langkah resuffle ini tepat? Sudahkah dilakukan evaluasi untuk menggantikan orang-orang yang telah dipilih melalui Fit and Proper Test dan hasil rekam jejak dari LSM Anti Korupsi? Ataukah kebijakan pergantian ini didasarkan oleh masukan para pembisik, keluarga dan orang terdekat?” tanya Ketua Umum Yayasan Aceh Carong Meuadab

Perlu diketahui, melakukan rotasi terhadap ASN memiliki payung hukum sendiri. Apalagi Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Plt. Gubernur yang memiliki kewenangan terbatas. Ada aturan-aturan yang harus dipahami, agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi peraturan perundangan yang ada.

Memang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Perlu diingat bahwa Permendagri ini dibuat dalam rangka untuk mengakomodir cuti kepala daerah untuk mencalonkan diri kembali pada pilkada tahun 2016 dahulu.

Berbeda dengan peraturan yang baru dikeluarkan oleh Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat edaran tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Semoga saja Plt. Gubernur Aceh tidak salah mengambil langkah yang melawan hukum.

Suryadi menambahkan yang sebenarnya harus dilakukan Plt. Gubernur Aceh sekarang adalah fokus dalam upaya mendorong kinerja Kepala SKPA jangan melepaskan semua tanggungjawabnya kepada Sekda Aceh agar implementasi APBA 2019 bisa bergerak kearah positif. “Ketika Pemerintah Aceh disibukkan dengan APBA-P 2019 dan rencana pergantian kepala SKPA, disinilah terlihat bahwa Rakyat Aceh sedang dinina-bobokan dengan tontonan film yang sedang diperankan oleh seorang Plt. Gubernur Aceh,” tegas Ketua Umum Yayasan Aceh Carong Meuadab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.