Prodi Pendidikam Sejarah USM Gelar Diskusi Kebangsaan

0
127
Para Narasumber sedang memberi materi

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Serambi Mekkah (USM) bekerjasama dengan Lembaga Peduli Bangsa (Lingsa) menggelar kegiatan diskusi wawasan kebangsaan dengan tema “Nasionalisme dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Strategi Nasional” pada Rabu (28/11) di Ruang RKU Universitas Serambi Mekkah.

Jumlah peserta yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 65 orang yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan masyarakat umum.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memahami bagaimana wacana nasionalisme dalam masyarakat terkait dengan proses partisipasi mereka dalam proyek strategis yang dilakukan secara massif oleh pemerintah, sekaligus sebagai masukan dan pemikiran baru dalam pengelolaan dan penyesuaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Acara tersebut diisi oleh tiga narasumber dari berbagai latar belakang profesi, yakni Wiratmadinata, SH., MH berprofesi sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh, Jamaluddin, ST yang merupakan mantan ketua KNPI Aceh dan INKINDO Aceh, serta Drs. M. Ridwan., M.Pd yang menjabat Wakil Dekan I FKIP USM.

Dalam diskusi tersebut, Wiratmadinata menyampaikan tentang Proyek Strategis Nasional dan berbagai persoalan di Sekelilingnya. Menurutnya, proyek strategis nasional merupakan program yang didesain oleh pemerintah Pusat untuk pembangunan bangsa ini yang dilakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia seperti beberapa proyek nasional yang sedang dijalankan di Aceh, dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Wiratdinata menambahkan, di Aceh, ada beberapa Proyek Strategis Nasional yang sudah direalisasikan dalam beberapa tahun belakang, seperti pembangunan kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, dan ada juga beberapa proyek yang sedang dan akan dikerjakan dalam waktu dekat, seperti pembangunan waduk di Tiro dan waduk Geurutoe Aceh Utara, ditambah dengan rencana pembangunan jalan tol Sibanceh (Sigli-Banda Aceh).

Namun, pembangun seperti jalan tol tersebut dianggap masih ada persoalan menyangkut dengan pembebasan lahan yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga ada pihak-pihak tertentu seperti sebagian masyarakat dan elit politik yang memiliki kepentingan di tahun politik yang coba memanfaatkan isu tersebut dengan cara memprovokasi masyarakat agar melakukan resistensi terhadap pemerintah.

Padahal, jika dikaji kembali, ada beberapa lahan yang diambil untuk pembebasan lahan pada pembuatan jalan tol adalah lahan yang tidak produktif, karena memang masyarakat kita adalah masyarakat konsumtif yang lahannya lebih banyak diabaikan ketimbang dimanfaatkan. Jadi pemerintah pusat memang sudah berupaya membayar sesuai dengan penetapan harga tanah di setiap wilayah dan sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Dan harus diketahui juga bahwa dalam kasus ini pemerintah Aceh hanya memfasilitasinya saja tanpa mengambil keuntungan dan mengelurakan biaya untuk pembangunan proyek-proyek nasional. Nah, kondisi seperti itu, kata Wiratdinata, jika dikaitkan dengan sikap nasionalisme masyarakat Aceh terhadap partisipasi publik zaman dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda.

“Jika zaman dulu, masyarakat Aceh adalah pemberi modal terhadap bangsa ini, sedangkan sekarang rasa nasionalisme masyarakat Aceh justru memudar, sehingga masyarakat selalu curiga terhadap setiap investor yang mau menanamkan modal di Aceh,” ungkap wiratmadinata.

Para peserta terlihat serius mengikuti diskusi

Sementara, Jamaluddin menyampaikan perihal tentang kerelaan masyarakat dalam pembebasan lahan untuk PSN ditinjau dari perspektif nasionalisme. Menurutnya: sebuah negara tidak akan pernah maju jika masyarakatnya masih suka berbicara dan berdebat dengan tidak menggunakan data.

“Di zaman revolusi industri, masyarakat di sebuah negara seharusnya menyampaikan suatu pendapat dengan menggunakan data-data agar apa yang disampaikan tepat dan akurat, jangan hanya menyampaikan suatu hal untuk kehebohan semata,” kata Jamal.

Disisi lain, dalam diskusi ini Jamaludin juga menyampaikan perihal yang sama dengan Wiratmadinata, bahwa sikap nasionalisme masyarakat Aceh di zaman old sangat berbeda dengan zaman now. Pada zaman old masyarakat Aceh rela memberikan sesala sesuatu untuk kemajuan bangsa ini, sedang di zaman now, masayarakat Aceh seakan enggan memberikan sesuatu untuk kemajuan bangsa. Sehingga terlihat dengan jelas, sikap nasionalisme masyarakat Aceh sekarang jauh berbeda dengan sikap nasionalisme para pendahulu yang rela memberikan segalanya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Padahal, menurut Jamaluddin, setelah kesepakatan perjanjian MoU Helsinki (15 Agutus 2005) antara Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia, menjadi sebuah pertanda terhadap kerelaan rakyat Aceh menerima nilai-nilai nasionalisme keindonesian.

Adapun, M. Ridwan menyampaikan pandangannya dalam diskusi itu tentang peran kampus dalam menumbuhkan nilai nasionalisme masyarakat. Menurut Ridwan, kampus yang didalamnya terhimpun dosen, mahasiswa dan civitas akademika adalah pusat atau tempat menumbuhkembangkan sikap nasionalisme masyarakat terhadap bangsa ini. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap kurikulum yang ada di kampus dengan selalu menyertakan mata kuliah Pancasila dan Pendidikan kewarganegaran.

Disamping itu, dosen dan mahasiswa juga dituntut untuk melaksakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Jamaluddin, Ridwan mengatakan bahwa terdegraditasinya nasionalisme kita atas dasar sikap rela dan ketidak relaan masyarakat untuk memberikan sesuatu terhadap bangsa ini, baik itu dari segi moril maupun materil. Sehingga Ridwan mengharapkan kepada masyarakat Aceh agar memiliki sikap rela dan iklhas dalam memberikannya demi kepentingan orang banyak. (km)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here