Mahasiswa Sejarah UIN Ar-Raniry Gelar Diskusi Publik

0
87
Peserta mendengar materi

Banda Aceh — Lembaga Seuramoe Budaya bekerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Prodi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry melaksanakan kegiatan diskusi publik di Ruang Rapat Dosen FAH UIN Ar-Raniry Gedung B lt. I Banda Aceh dengan tema ‘Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat’ pada Selasa (29/1).

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber utama yakni Dekan Fak. Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Dr. Fauzi Ismail, M.Si yang juga ahli di bidang sosiologi dan Faisal Ridha., S.Ag., MM sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Komisi 4 dari FPKB.

Pemateri pertama, Faisal Ridha menyampaikan persoalan arah dan progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Menurut Faisal Ridha, negara telah menyediakan instrumen hukum sehingga memungkinkan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Dengan insrumen ini diharapkan perencanaan pembangunan sesuai degan kebutuhan masyarakat

“Lantas, apakah perencanaan dan pelaksanaan pembanguan selama ini sudah sesuai degan kebutuhan masyarakat?” tanya Faisal di hadapan peserta diskusi.

“Untuk mendapatkan jawaban ini,” lanjut Faisal, “kita perlu menggunakan alat ukur yang tepat, akurat atau valid.
Diskusi ini saya yakin akan memunculkan beragam perspektif terhadap pelaksanaan pembangunan. Indonesia telah mangantongi begitu banyak konsep dan dokumen gagasasan terhadap pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Saat ini yang diperlukan adalah implementasinya. Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembanguan terdiri dari beberapa pendekatan yaitu; politik, teknokratik dan partisipatif. Pendekatan Politik memandang bahwa pemilihan Presiden, Gubenur, Bupati dan Walikota adalah bahagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon saat kampanye, ini harus dijabarkan dalam visi dan misi pembangunan yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dst. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh Kementerian/lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas untuk itu. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan SKPD memiliki perencanaan teknokratik,” jelas Faisal.

Perencanaan pembangunan dengan Pendekatan Partisipatif menurut Faisal dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki yang tinggi atau mendalam, di sini masyarakat lansung terlibat dalam proses perencanaan, proses pembangunan dan proses perawatannya sendiri. Pertanyaannya apakah konsep ideal ini telah diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, tanya Faisal.

Menurut Faisal, kalau instrumen ini digunakan dengan baik maka dipastikan pelaksanaan pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Pada kesempatan tersebut Faisal juga menyampaikan bahwa pemerintah saat ini telah dan sedang melakukan pembangunan di setiap daerah yang ada di Indonesia. Khusus di Aceh, pemerintah sedang mengerjakan Bendungan Rukoh dan Tiro di Kabupaten Pidie, Waduk Keureutoe di Aceh Utara, Bendungan Jambo Aye, Waduk Paya Guci di Aceh Barat, KEK Arun dan beberapa Proyek Strategis Nasional lainnya seperti pembangunan jalan tol Aceh-Sumut. Selain itu pemerintah melalui kementerian Luar negeri juga sedang membangun kembali hubungan dagang Aceh-India.

“Dengan ini, kita berharap, pembangunan-pembangunan yang sedang digarap di Aceh terus berkelanjutan tanpa ada hambatan dan perlawanan dari masyarakat demi kemajuan bangsa ini,” tutup Faisal.

Penyerahan sertifikat oleh ketua prodi Sejarah Kebudayaan Islam Fak. Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry kepada Narasumber

Pada kesempatan itu, pemateri kedua, Fauzi Ismail menyampaikan perihal tentang partisipasi masyarakat dan kampus dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Fauzi Ismail, menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat Aceh tergolong unik, semakin banyak program pembangunan yang digalang oleh pemerintah terhadap Aceh, maka Aceh semakin hari semakin miskin. Hal ini terbukti dari pemaparan data oleh kepala Badan Pusat Statistik Aceh pada Januari tahun ini, sebanyak 15,68 % dari jumlah penduduk Aceh berada di bawah garis kemiskinan, sehingga Aceh termasuk daerah termiskin di Sumatera. Lantas, menurut Fauzi, yang menjadi pertanyaannya, mengapa masyarakat Aceh dianggap termiskin, tetapi masyarakat Aceh memiliki fasilitas yang luar biasa, apakah itu fasilitas rumah tangga maupun fasilitas kendaraan yang dimiliki oleh setiap masyarakat di setiap rumah baik di kampung-kampung ataupun di perkotaan.

“Untuk itu, kita berharap pembangunan yang semestinya dibangun oleh pemerintah bukan hanya dari segi pembangunan fisik semata, sebagaimana yang sedang digembar-gembor oleh pemerintah hari ini. Kita berharap pembangunan yang dibangun adalah pembangun fisik dan mental, sebagaimana yang selalu dilakukan oleh kampus. Di dunia kampus, dosen dan mahasiswa dituntut agar dapat membangun pembangunan dari segi mental dan pembangunan fisik melalui kurikulum yang diajarkan, melalui penelitian yang dilaksanakan oleh para dosen dan mahasiswa, begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat, UIN Ar-Raniry selalu berkomitmen melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat baik dari segi fisik maupun mental,” tutup Fauzi (km).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here