Ini Penjelasan Ketum Partai SIRA Aceh Utara Terkait Laporan PA

0
230
Muslim Syamsuddin, ST Ketua DPW Partai SIRA Aceh Utara.
Muslim Syamsuddin, ST Ketua DPW Partai SIRA Aceh Utara.

GAGASANACEH.COM – Menanggapi laporan Partai Aceh (PA) ke Panwaslu Kabupaten Aceh Utara terkait keberadaan Kantor Partai SIRA di Gampong Mancang, Kecamatan Samudera, Partai Aceh (PA) jangan khawatir dengan kehadiran Partai SIRA dalam kancah politik praktis di Aceh.

Hal tersebut disampaikan Ketua Partai SIRA Aceh Utara, Muslim Syamsuddin ST, kepada awak media, di Lhokseumawe, Senin (20/3).

Muslim menjelaskan, bahwa Partai SIRA bukan partai penabur kebencian, kami hadir kembali dalam kancah politik praktis untuk bersinergi dengan partai-partai lain demi memperjuangkan Aceh Utara yang lebih maju, disisi lain kehadiran Partai SIRA juga merupakan harapan masyarakat Aceh.

“Partai SIRA adalah partai lokal Aceh yang sudah pernah menjadi salah satu partai peserta pemilu di tahun 2009 yang didirikan oleh mantan aktivis pejuang Referendum Aceh 1999, artinya partai SIRA juga memiliki historis yang panjang dalam kehidupan masyarakat di Aceh,”sebut Muslim.

Musim menambahkan, para Aktivis pendiri partai SIRA juga terlibat langsung dalam meyakinkan pemerintah pusat agar merealisasi adanya partai lokal di Aceh, mereka juga terlibat dalam perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM untuk mencari solusi penyelesaian konflik Aceh, yang saat itu difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC), di Finlandia.

“Saat itu SIRA telah memberikan gagasan agar partai lokal dirumuskan dalam bahagian draf MoU Helsinki, dan ketika itu Muhammad Nazar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai SIRA, bersama para aktivis yang lain terlibat langsung dalam berbagai pertemuan guna membahas poin apa saja yang dimasukan kedalam draf untuk dijadikan landasan dalam Memorendon of Understanding itu,” kata Muslim.

Kesepahaman bersama antara Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), lanjut Muslim, difasilitasi langsung oleh direktur HDC Martin Griffith mantan presiden Firlandia. Meski para Aktifis SIRA tidak masuk dalam ranah perundingan karena telah mewakilkan kepada GAM, akan tetapi mereka selalu menjadi partner dalam perundingan, bahkan pada tahun 2004-2005, SIRA juga sudah memasang nilai tawar dalam perundingan Helsinki itu. Para aktivis SIRA menegaskan partai politik lokal wajib ada di Aceh, itu harga mati tanpa ada kata kompromi, dan akhirnya gagasan itu terealisasi.

“SIRA merupakan salah satu pelaku sejarah saat Aceh sedang dilanda konflik, bukan bahagian dari pada penikmat sejarah, maka kehadiran partai SIRA dalam politik praktis di pemilihan anggota legislatif 2019 nanti bukan untuk membuat konfrontatif dengan partai lain. Justru kami siap menjalin kerjasama demi untuk menyelamatkan Aceh, membangun kesejahteraan masyarakat, dan mengukir peradaban politik yang bernilai positif bagi Aceh,” papar Muslim.

Muslim menyebutkan, Aceh tidak boleh hancur akibat moralitas, kapasitas dan integritas rendah sebagian anggota parlemen di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten/kota atas ketidakmampuan sebagian pimpinan di daerah. Karena itu, Partai SIRA memiliki tanggung jawab moral guna memperbaiki keadaan di Aceh, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah merasionalisasi pemahaman masyarakat didalam politik, agar tidak lagi dibohongi dengan informasi-informasi yang terkesan membodohkan rakyat, karena hal itu dapat berakibat fatal, bahkan dapat menciptakan generasi malas dan miskin.

“Partai SIRA hadir untuk merasionalkan pemahaman politik dalam masyarakat, agar rakyat tidak menjadi korban azas pemanfaatan politik, dan tidak selalu menjadi korban setiap pemilihan baik kepada daerah dan leguslatif. SIRA tidak pernah melakukan kampanye hitam, kami hanya menyarankan masyarakat untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka di parlemen 2019 yang mampu memperjuangkan hak mereka. “Yaitu pemimpin-pemimpin yang memiliki intergritas, dedikasi dan loyalitas kepada konstituen dan kepentingan rakyat Aceh, DPR itu bukan tempat belajar tetapi tempat berbuat”.

Terkait laporan Partai Aceh  (PA) ke Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, Muslim melihat itu bukan masalah atau pelanggaran Pilkada, terkait keberadaan kantor partai mereka di Kecamatan Samudra, karena secara aturan itu bukan merupakan satu pelanggaran pilkada, tetapi lebih Kepada kekhawatiran yang tidak bermanfaat, karena partai SIRA berhasil menjadi peserta pemilu yang memiliki integritas untuk pecerdasan masyarakat, saya harap PA jangan panik, karena kita juga akan bersergi dengan legeslati dari PA di Parlemen nanti.

“Kita harus pahami arti dari kantor tetap yang diterjemahkan dalam aturan KPPU no 11 tahun 2017, karena sampai saat ini partai Sira belum mengajukan perubahan alamat kantor tetap yang berada di Gampong Ureung Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten aceh utara, kantor Partai di Samudra hanya kantor pembantu, atau aula Partai SIRA, kami hanya memamfaatkan untuk melaksanakan pertemuan dan rapat pengurus saja. Bukan kegiatan rutin partai, secara admistrasi partai masih menggunakan kantor yang ada di kecamatan Dewantara,” ujar Muslim.

Muslim menegaskan bila ada pihak yang menyatakan kantor partai SIRA di pindah ke kecamatan Samudra, itu merupakan fitnah, karena Partai SIRA belum ada niat untuk memindahkan kantor tetap partai mereka, persoalan nama dewan pimpinan wilayah, tidak ada larangan dalam aturan, untuk penggunaan tulisan tersebut, menurut Muslim tidak mengandung makna menghasut, menghina, memprovokasi ataupun SARA.

“Aceh Utara memiliki 852 Desa dan 27 kecamatan, secara geografis tidak memungkinkan melakukan administrasi di satu titik, dan sampai saat ini belum ada aturan dari KPPU yang melarang partai politik memiliki kantor lebih dari satu di setiap daerah,” tutup Muslim.(Rilis/**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here