FAH Gelar Diskusi Publik “Advokasi APBA”

0
59

Banda Aceh — Lembaga Seuramoe Budaya bersama dengan Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, dan HMI Komisariat FAH menggelar diskusi publik dengan tema “Advokasi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019 pada Selasa (26/2) di Ruang Rapat Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Diskusi tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Taufik Abdul Rahim, dosen Fakultas Ekonomi UNMUHA dan Hafidh selaku Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik Masyarakat Aceh Tranfaransi Terhadap Anggaran (MATA). Pada diskusi itu turut dihadiri lebih kurang 40 orang peserta diskusi yang terdiri dari mahasiswa, dosen, penggiat organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum.

Pada kesempatan itu,Taufik Abdul Rahim selaku pemateri menyampaikan materi tentang permasalahan pengolaan APBA tahun 2019. Dalam materinya ia menyampaikan bahwa APBA 2019 yang telah disetujui DPRA pada tanggal 17 Desember 2018 dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Nageri pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi persoalan tersendiri, karena sampai hari ini tertanggal 26 Desember 2019 berkas anggaran tersebut masih berada di Jakarta. Itu artinya, realisasi terhadap anggaran tersebut belum terlaksakan walaupun sudah disahkan diakhir Desember tahun lalu.

Taufik A Rahim juga menyampaikan perihal adanya anggaran di Aceh pada tahun 2019 yang jika dijumlah total keseluruhannya dari kabupaten/kota sampai provinsi, angaran tersebut berjumlah 90 triliun Rupiah. Dari 90 triliuun itu, sebanyak 35 triliun anggaran itu bocor, sehingga tidak tahu dimana alamatnya. Dan yang paling disayangkan adalah anggaran yang sebanyak itu tidak beredar di Aceh. Sehingga masyarakat ekonomi kebawah tidak dapat menikmati secara langsung dampak dari anggaran itu. Maka dari itu, tidak salah jika kita masyarakat Aceh masih banyak yang miskin dan menjadi pengangguran. Karena, semua itu tidak lepas dari pengaruh permainan politik anggaran yang dilakukan oleh elit politik di Aceh.

Selanjutnya, Hafidh selaku Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MATA, menyampaikan perihal pengolalan dan advokasi terhadap APBA Aceh tahun 2019. Dalam materi yang disampaikannya, Hafidh menyinggung berbagai permasalahan APBA dari tahun ke tahun, dari tahapan perencanaaan anggaran hingga implementasinya yang dianggap tidak partisipatif. Sebagaimana yang sering terlihat pada proyek-proyek pembangunan yang dibangun oleh pemerintah tidak tepat sasaran dan tepat guna, seperti pembangunan pasar rakyat dan terminal di beberapa daerah, setelah bangunan tersebut dibangun, akan tetapi bangunan itu tidak digunakan sehingga mangkrak dengan sendirinya. Ini menunjukkan salah satu tahapan perencaan yang dilakukan tidak sesuaian, bahkan yang bikin parahnya lagi adalah pihak legeslatif sendiri sering ribut-ribut persoalan anggaran setelah anggaran tersebut selesai disahkan. Seperti contoh anggaran yang ditujukan terhadap pelaksanaan lomba maraton yang ikut menjerumus gubernur Aceh Irwandi yusuf sebagai tersangka di KPK.

Namun demikian, hal juga yang perlu digaris bawahi bersama adalah dari 17,016 triliun APBA tahun 2019 tersebut, hanya sebesar 3.8 triliun sebagai anggaran belanja modal yang ikut diperebutkan oleh banyak.

Disamping itu, Hafidh menambahkan, APBA Tahun 2019 yang sudah disahkan itu tidak perlu lagi di advokasi, karena memang sudah disahkan, dan sekarang sudah mulai direalisasi sebesar 2% dari jumlah anggaran 17,016 Triliun, kecuali nantinya adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dan DPRA. Advokasi yang terpenting yang harus dilakukan adalah advokasi terhadap anggaran Tahun 2020 yang akan dimusrembangkan dalam waktu dekat ini. Lantas, mengapa harus di advokasi tanyanya?, lalu ia menyampaikan bahwa selama ini DPRA tidak begitu peduli terhadap anggaran yang menyentuh terhadap masyarakat kecil, seperti penguatan terhadap perempuan di desa-desa, dan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang membutuhkan anggaran khusus.

Dan disisi lain, berbeda halnya dengan anggaran pendidikan di Aceh yang begitu besar dan dialiri dari beberapa lembaga lain di Aceh seperti lembaga Dayah dan MPD, tetapi mutu pendidikan kita sangat rendah dibandingkan dengan beberap provinsi di luar sana yang anggarannya jauh di bawah kita.

Terakhir Hafidh mengatakan, hal yang terpenting terhadap penggunaan APBA adalah dengan cara mengevaluasi terhadap program, kebutuhan masyarakat (km).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here