Aceh Utara Ingin Dapatkan Participating Interest

0
136

 

BANDA ACEH – Tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Senin (15/7/2019). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggali informasi terkait perpanjangan Wilayah Kerja (WK) Blok B yang berlokasi di Aceh Utara.

Ketua Tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara Tgk Djunaidi bersama rombongan disambut oleh Plt Kepala BPMA, Azhari Idris bersama Deputi Dukungan Bisnis Muhammad Najib.

Ketua Tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Tgk Junaidi memaparkan terkait kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini. Padahal menurutnya Aceh Utara adalah salah satu daerah penghasil migas di Aceh.

“Untuk fakta di lapangan, saat ini Aceh Utara merupakan daerah termiskin di Aceh. Keuangan pemerintah defisit terus,”sebutnya. Untuk itu pihaknya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai pengelolaan hingga potensi terkait migas bagi daerah Aceh Utara. Khususnya terkait pelibatan perusahaan daerah Aceh Utara dalam pengelolaan WK Blok B.

“Perusahaan daerah Aceh Utara tentunya dapat terlibat dalam Participating Interest (PI) WK Blok B. Saat ini pemerintah Aceh mengusulkan PI sedikitnya sebesar 20 %. Untuk operator WK Blok B ini sedang dalam proses negoisasi dengan Pemerintah untuk perpanjangan selama 20 tahun ke depan,” jelas Azhari Idris, Plt. Kepala BPMA.

Tim Pansus juga mempertanyakan terkait bagi hasil migas bagi daerah. Menanggapi hal ini, Kepala Divisi Program dan Penganggaran BPMA, Afrul Wahyuni menyebutkan bahwa terkait pembagian dana bagi hasil migas alur awalnya masuk ke kas negara. “Saat ini Aceh mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Tambahan Dana Bagi Hasil (TDBH),” jelas Afrul.
Selain itu dia juga menyebutkan bahwa diperlukan keaktifan pihak pemerintah kabupaten Aceh Utara untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana bagi hasil bisa memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan BPMA, Nasri pun menambahkan agar pihak Pemerintah Kabupaten Aceh utara bisa berkomunikasi dengan pihak Dirjen Perimbangan Keuangan terkait pembagian dana bagi hasil.

Menanggapi hal ini, Tgk Junaidi mengucapkan terima kasih kepada pihak BPMA yang sangat terbuka untuk kesempatan diskusi terkait hal tersebut.
“Kami pihak pansus DPRK usai pertemuan ini akan menyampaikan poin hasil kunjungan kerja kepada pihak legislatif. Ke depannya, kami pun berharap pemerintah Aceh dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan hal-hal yang belum dikerjakan terkait migas ini,”pungkasnya.

“BPMA berharap agar kegiatan yang dilakukan oleh tim Pansus Aceh Utara ini dapat membuahkan hasil. Aktifnya perusahaan daerah secara dalam industri migas tentunya akan memberikan kontribusi bagi daerah terutama untuk perluasan lapangan kerja. Beberapa kegiatan CSR dan pemberdayaan masyarakat oleh PHE di Aceh Utara juga kami minta untuk ditingkatkan kualitasnya,” jelas Radhi Darmansyah, Kepala Divisi Formalitas dan Hubungan Eksternal BPMA.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Field Manager APO PT Pertamina Hulu Energi NSB, Dirasani Thaib bersama tim dan Kepala Divisi Akuntansi dan Perpajakan BPMA, Nasri. (km).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here